Lanjut Mashuri, ALMASTA juga menyoroti kurangnya komunikasi, koordinasi, dan responsif Pj. Bupati Tulungagung dengan OPD, Kades, dan masyarakat, yang menurutnya hal tersebut merupakan kelemahan yang telah berdampak buruk pada pembangunan ekonomi, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung.
“Aksi ini juga dipicu oleh situasi menjelang Pilkada, yang mana Pj. Bupati Tulungagung dinilai cenderung lamban dalam melakukan tindakan tegas terkait netralitas ASN yang berpolitik secara praktis dalam Pilkada Tulungagung 2024,” ujarnya.
Sementara itu, usai
menemui para pengunjuk rasa, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, bersama Wakil Ketua, Ali Masrup, mengatakan, terkait tuntutan perbaikan jalan rusak di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, DPRD Tulungagung sudah melakukan berbagai upaya.
“Terlepas teman-teman ada gerakan atau tidak, kami sudah melakukan konsolidasi seperti persoalan Wonorejo,” ujarnya.
Komentar