Dalam kesempatan tersebut, sutikno juga mengatakan bahwa, sebenarnya hal itu sudah masuk di perencanaan, tetapi karena situasi Pandemi, sehingga tidak bisa tercover.
“Bahkan dari perencanaan itu bergeser, karena memang tidak ada anggaran dari pusat,” ungkapnya.
Pada saat yang sama, Kabid Jembatan dan Peralatan PUPR, Rudi Widayanto, menjelaskan, sebenarnya dari awal pihaknya sudah merespon dengan membuat DD masih terkendala di anggaran, selanjutnya pada tahun 2022 cuma ada anggaran sebesar 2,2 miliar khusus di bidang jembatan.
“Untuk tahun 2023 sudah diplot, tapi masih di Pagu sementara. Kita tidak tahu nanti ada pengalihan atau tidak,” jelas Rudi.
Terkait permintaan masyarakat agar bisa di bangun melalui anggaran PAK, Rudi menjelaskan kalau PAK di depan mungkin bisa, namun kalau PAK di belakang atau akhir tahun, tentu tidak bisa.
“Karena lelangnya saja satu bulan, dan pengerjaannya minim 5 bulan. Belum kalau tender tidak mulus,” terang Rudi.
Rudi menambahkan untuk melanjutkan pembagunan jembatan di Kedung Bunder pihaknya memerlukan anggaran kisaran 12 miliar lebih. Kemudian terkait permintaan agar jembatannya tidak lebih tinggi dari rumah warga, itu tidak bisa.
“Seperti disampaikan Tim teknis PUPR, karena jembatan nya sangat panjang. Jadi gelagarnya kan ada hitungan, kemudian tingginya, itu sudah ada aturan serta hitungan tekhnisnya,” lajut Rudi.
Komentar