TERASKATA.Com, Kediri– Guna memberikan upaya edukasi kepada masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, mengelar sosialisasi produk hukum (SPH) di Gedung Serba Guna Bence kelurahan Pakunden, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.
” Ini merupakan kegiatan fasilitasi Dewan yakni sosialisasi produk hukum, dengan mengundang pemateri Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Drs. Siswanto dengan mengangkat seputar PPDB siswa baru,” ucap Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri Choirudin Mustofa, Jumat (8/7/2022).
Menurutnya, sesuai Perda Nomor 9 tahun 2017 telah mengatur agar masyarakat di Kota Kediri tidak sampai putus sekolah baik dari jenjang Sekolah Dasar hingga Universitas. Bahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri telah mengangarkan beasiswa secara khusus bagi masyarakat yang berdomisili asli dan telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dalam jenjang perguruan tinggi.
Dengan kehadiran Kepala Dinas Pendidikan dalam kegiatan sosialisasi diharapkan dapat menjelaskan secara langsung perihal PPDB siswa Kota Kediri yang disinyalir kini sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, kemudian tentang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum cair tak luput dalam materi pertanyaan oleh sejumlah peserta kepada kepala dinas agar bisa memperoleh solusi.
” Terkait pertanyaan peserta perihal KIP dan PIP serta data yang telah masuk sejak SMP namun belum cair, secara langsung tadi oleh Kepala Dinas menyangupi menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh warga tersebut dan akan berkoordinasi dengan Cabang Dinas Provinsi khusus SMA dan SMK, “imbuhnya.
Lanjut Politisi Partai NasDem Kota Kediri yang akrab disapa Mas Tofa mengatakan, menurut pengamatanya sejauh ini dengan adanya proses PPDB di Kota Kediri terbilang lancar. Penilaian yang ia peroleh berdasarkan sejumlah kategori PPDB yang telah dicanangkan oleh Pemkot Kediri sesuai latar belakang keluarga siswa atau peserta didik .
” Allhamdulillah pelaksanaan PPDB termasuk bagus dan lancar. Mulai dari kategori proses masuk penjaringan afirmasi, masyarakat kurang mampu, prestasi maupun pindahan dan sistem zonasi berjalan normal,”paparnya.
Komentar