KJRA Dan Perwakilan Pokmas Temui Presiden Jokowi, Adukan Kendala Reforma Agraria

TERASKATA.COM,Kediri – Komite Juang Reforma Agraria (KJRA) dan bersama kelompok masyarakat (pokmas) sekaresidenan Kediri berangkat ke Istana Negara Jakarta menghadiri undangan Presiden RI Bapak Ir Joko Widodo pada hari Jumat (21/7/2023). Mereka akan memperjuangkan kepemilikan tanah dan perhutanan sosial dalam program reforma agraria melalui audiensi dengan Presiden RI.

Ketua KJRA Samsul Ashar mengatakan, keberangkatan mereka ke Istana Negara untuk memperjuangkan 17 ribu pemohon tanah redistribusi di Karesidenan Kediri.Pasalnya reforma agraria yang menjadi program Presiden Jokowi, tidak berjalan di karasidenan Kederi.

Masyarakat pedesaan maupun petani sulit dalam mendapatkan hak kepemilikan tanah melalui program reforma agraria,salah satu kendalanya justru berasal dari oknum birokrasi pemerintah daerah yang kurang bersinergis. Padahal staf ahli kepresidenan Doktor Yosep Setiawan melakukan sosialisasi di lapangan yang mengutamakan bahwa program reforma agraria menjadi prioritas Bapak Presiden saat ini,”jelas Samsul Ashar saat di wawancarai jurnalis teraskata jatim disela keberangkatan dilingkungan Pemda Kabupaten Kediri pada hari Kamis (20/7/2023).

Program reforma agraria sudah dimulai sejak Presiden Pertama Soekarno. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden ke tujuh Ir Joko Widodo,melalui terbitnya Keppres Nomor 86 Tahun 2018.

Pragram reforma agraria ini memberikan kesempatan kepada masyarakat ,khususnya kelompok petani untuk mendapatkan kesejahteraan melalui Kepemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Data KJRA menyebutkan,secara nasional redistribusi tanah serta legalisasi aset untuk tanah seluas 9 juta hektar,termasuk didalamnya kawasan hutan yang akan dilepaskan 4,1 juta hektar. “Sedangkan perhutanan Sosial,melalui hutan adat,hutan kemasyarakatan,hutan desa dan kemitraan atau yang disebut dengan istilah Perhutanan Sosial yang luasnya kurang lebih 12,7 juta hektar.”

Beberapa tujuan dari pragram reforma agraria sendiri adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.Juga untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan mansyarakat.Program ini juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka kemiskinan,memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi.Meningkatkan ketahanan ,kedaulatan pangan dan untuk menangani penyelesaian konflik agraria,memperbaiki serta menjaga kualitas lingkungan hidup.

“Tanah Reforma Agraria,tanah perkebunan Hak Guna Usaha(HGU), HGU yang sudah mati perizinannya atau tanah kehutanan sosial yang sudah digarap oleh masyarakat hutan,desa,petani juga tanah bekas jajahan Belanda. Di Jawa Timur sangat luas obyek TORA ini,terutama di kediri-Blitar-Tulungagung dan Malang,”terang Samsul ashar.

Ditempat terpisah, Penangung Jawab dan Pembina KJRA Marjoko S.H menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri yang telah mensuport dan memberikan fasilitas sepenuhnya,keberangkatan rombongan 20 orang perwakilan Pokmas ke Ibu Kota hari ini menandai jejak perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita masyarakat ,petani yang belum beruntung untuk memiliki tanah.

“Yang terpenting akses dan aset masyarakat bisa terlaksana kepemilikan tanah dan kehutanan sosial. Pada akhirnya terwujud keadilan sosial dan kemakmuran di masyarakat,”tegas Marjoko.

Rombongan KJRA dan Pokmas se karesidenan Kediri berangkat menggunakan bus milik DPRD Propinsi Jawa Timur, keberangakatan diawali dari Kantor Pemda Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Bupati Hanindhito Himawan Pramana yang di wakili Plt Dinas Perkim Agus Sugiarta,DPRD Kabupaten Kediri yang diwakili Lutfi Mahmudiono dan forkopimda.(yhs)

Komentar