Martin H, SH. MH. Anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi PDIP Gelar Sarasehan Bertajuk “Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial”

Banyuwangi,Teraskata.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil lV ( Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi)Fraksi PDI Perjuangan, Martin Hamonangan, SH. MH. menggelar sarasehan dengan tajuk “Gotong Royong Kunci Kesejahteraan Sosial”, Sabtu (14/6/2025).

Kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara ( KSB ) Ranting se-Dapil 2 Banyuwangi, meliputi Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Srono serta Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara, SE. dan H Wagianto, M.Pd. anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PDIP Dapil 2 juga turut hadir.

Dalam sambutannya, Martin Hamonangan, SH. MH. menegaskan bahwa gotong royong merupakan nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu terus dijaga dan diterapkan, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah tantangan zaman modern.

Beliau juga memberikan kuis kepada para hadirin dan yang bisa menjawab diberikan hadiah. Pertanyaannya tentang tanggal 1 sebagai hari lahirnya Pancasila.

Martin Hamonangan, SH. MH. juga memberikan penjelasan kepada para hadirin, siapa yang pertama kali mengucapkan Pancasila, yaitu Bung Karno, dan memakai dua Bahasa Sansekerta. Pancasila itu digali lalu dilahirkan, makanya Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa dan BPUPKI mengesahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Sarasehan ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Pemenangan Pemilu ( Bappilu ) DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara, SE. juga menyampaikan bagaimana Pancasila terus berkobar di hati kita semua walau suasana saat ini kita masih dalam keprihatinan.

Karena Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber dan sumber segala hukum.

” Mari dengan momentum ini kita bangkit lagi” pungkas Made.

Acara ditutup dengan perumusan rekomendasi dari peserta sarasehan, yang nantinya akan dijadikan masukan dalam penyusunan kebijakan sosial di tingkat provinsi.(Putri)

Komentar