Banyuwangi,Teraskata.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman (PU CKPP) menggelar Sosialisasi Pembiayaan Perumahan dan Pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kokoon Hotel Banyuwangi, Dusun Krajan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, pada Rabu (15 Oktober 2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) DPU CKPP Banyuwangi ini dipimpin langsung oleh Edi Purnomo, S.T., M.M., dan dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Drs. Dwi Yanto.
Diketahui, acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat dan perwakilan instansi, di antaranya, Ir. Samson Sibarani, M.T., Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Sistem Efisiensi Penyelenggaraan Pembangunan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI; Samsudin, S.E., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi; Ir. H. Bayu Hadiyanto, S.T., M.Si., Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PU CKPP Banyuwangi; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi; Perwakilan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Banyuwangi; Asosiasi pengembang perumahan seperti APERSI, REI, PERUMNAS; serta Perwakilan bank penyalur FLPP seperti BTN, BRI, Mandiri, BSI, dan Bank Jatim.
Dalam sambutannya, Drs. Dwi Yanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan di Banyuwangi.
“Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk terus mendukung kemudahan pembiayaan perumahan, termasuk melalui kebijakan pembebasan BPHTB bagi MBR. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dwi Yanto.
Sementara itu, Edi Purnomo, S.T., M.M., selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) DPU CKPP Banyuwangi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Pemkab Banyuwangi dalam memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan.
“Kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar mendapatkan akses yang adil terhadap program perumahan. Melalui sosialisasi ini, pengembang dan perbankan diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam mendukung program pemerintah, khususnya pembebasan BPHTB dan pembiayaan FLPP,” jelas Edi.
Edi juga menambahkan bahwa DPU CKPP Banyuwangi akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan perumahan MBR di Banyuwangi tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni, aman, dan berkelanjutan.
“Kami berupaya agar setiap pembangunan perumahan selalu sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan begitu, pengembangan kawasan tetap tertata, terukur, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ir. H. Bayu Hadiyanto, S.T., M.Si., turut memaparkan pentingnya integrasi antara kebijakan perumahan dan penataan ruang. Menurutnya, percepatan proses perizinan dan penyediaan lahan sesuai tata ruang menjadi salah satu kunci utama agar program perumahan MBR dapat berjalan optimal.
Lanjut, acara berlangsung dalam suasana formal dan partisipatif. Para peserta yang mengenakan busana batik dan udeng khas Banyuwangi tampak antusias mengikuti materi dari para narasumber kementerian, daerah, dan lembaga keuangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Banyuwangi semakin efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.(Putri)
Komentar