JEMBER — Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan Supervisi Pemetaan Potensi Masalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Patrang, Jumat (29/5/2026).
Dalam supervisi tersebut, tim lintas sektoral melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi dapur penyedia makanan bergizi, mulai dari kelayakan bangunan hingga sistem sanitasi lingkungan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menjelaskan bahwa setiap tim pemeriksa diwajibkan mengisi formulir evaluasi secara detail menggunakan sistem ceklis Ya/Tidak yang dilengkapi alasan logis pada setiap temuan di lapangan.
“Pemeriksaan meliputi kondisi fisik bangunan, luas ruangan, tingkat kebersihan dapur, sampai sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, penerapan standar operasional prosedur dalam proses pengolahan makanan juga menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Menurut Indra, seluruh hasil pengawasan turut didokumentasikan dalam bentuk foto dan video sebagai bahan laporan resmi kepada pemerintah pusat.
Dokumentasi tersebut nantinya akan dirangkum menjadi rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Bupati Jember dan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
“Semua kondisi lapangan kami rekam secara visual agar hasil evaluasi benar-benar objektif dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan,” katanya.
Supervisi ini melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat kewilayahan, mulai dari camat, Danramil, hingga Kapolsek setempat. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut dilibatkan sesuai bidang masing-masing.
Dinas Kesehatan bertugas memastikan standar higienitas serta kualitas gizi makanan, sementara Dinas PU Bina Marga bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya memeriksa aspek infrastruktur bangunan dapur SPPG.
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan sekitar. Adapun DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ikut meninjau kelengkapan administrasi dan perizinan operasional.
Melalui pengawasan lintas sektor ini, Pemkab Jember berharap program MBG dapat berjalan lebih transparan, aman, dan berkualitas sehingga manfaat pemenuhan gizi bagi masyarakat benar-benar tercapai secara optimal.
(Wiwik)
Komentar