JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Widarto, menggelar reses masa persidangan I tahun 2026 di Kantor DPC partainya di daerah pemilihan (Dapil) II, Sabtu, 14 Maret 2026. Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi warga.
Widarto menegaskan bahwa reses merupakan bagian penting dari mekanisme pertanggungjawaban anggota legislatif kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.
“Reses ini menjadi sarana bagi kami untuk melaporkan kinerja selama masa sidang di DPRD. Karena kami dipilih oleh rakyat, maka sudah menjadi kewajiban untuk menyampaikan kembali kepada rakyat apa saja yang telah kami perjuangkan,” kata Widarto.
Dalam forum tersebut, Widarto juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi masalah di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Ia menilai penanganan banjir tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi, tetapi harus dimulai dari langkah-langkah pencegahan sejak awal.
Menurutnya, persoalan banjir berkaitan erat dengan tata ruang wilayah serta berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Widarto menyebut kawasan hulu di wilayah seperti Silo, Tempurejo, serta daerah di sekitar aliran Sungai Mayang perlu dijaga kelestariannya, terutama dari kerusakan hutan yang dapat menghilangkan daya serap air.
“Jika kawasan hulu tidak dijaga, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah hilir, mulai dari Kota Jember, Rambipuji hingga Balung. Karena itu, menjaga kawasan hutan dan resapan air menjadi sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya penguatan kebijakan tata ruang daerah. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan rencana tata ruang wilayah agar pembangunan tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Selain isu lingkungan, Widarto turut menanggapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.
Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan kritik atau laporan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, kritik dari masyarakat justru menjadi bagian penting dalam mengawal program prioritas pemerintah agar berjalan sesuai tujuan.
“Kalau ada pengurangan kualitas atau kuantitas porsi yang disajikan, masyarakat harus berani menyampaikan. Kritik dan masukan itu justru membantu menjaga agar program berjalan dengan baik,” katanya.
Widarto juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya. Ia menilai kondisi global, termasuk kenaikan harga minyak dunia, berpotensi mendorong lonjakan harga barang di pasar.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah stabilisasi harga melalui operasi pasar serta kebijakan pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang perayaan hari besar keagamaan.
(Wiwik)
Komentar