Lebih lanjut Rizqi menambahkan, perubahan ini tidak akan menyulitkan bagi masyarakat dan justru akan memudahkan. Bahkan pemerintah telah mencanangkan bagi masyarakat dengan kategori membutuhkan bisa memperoleh STB secara gratis bisa melalui website Kominfo dengan mencantumkan nomor identitas kependudukan bagi yang berhak menerima.
” Pemerintah punya mekanisme sendiri ada database bagi masyarakat yang perlu diberikan bantuan STB. Jadi bila tercantum maka secara otomatis akan memperoleh namun bila tidak maka disarankan untuk membeli di pertokoan yang menyediakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Penyiaran Kominfo Geryantika Kurnia menyampaikan, Siaran TV digital memiliki kualitas yang lebih baik daripada TV analog karena memiliki gambar yang jernih dan suara yang jernih. Selain itu, siaran TV digital dapat dinikmati secara gratis.
Pihaknya menilai perlu mengakomodir animo masyarakat untuk mendapatkan layanan televisi gratis berkualitas dengan konten siaran yang berbeda untuk semua lapisan masyarakat, sesuai dengan ketentuan UU 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.
Berdasarkan survei juga hampir 76,8 masyarakat yang disurvei akan membeli set top box (STB) sendiri di kisaran harga 150 ribu.
“Dulu awal-awal tahun lalu harga STB masih di atas 300 ribu, sekarang alhamdulillah STB tersertifikasi ada di harga 150 -250 ribu, bahkan ada yg di bawah 150 ribu. Semakin murah masyarakat semakin banyak yg beli secara mandiri,” tuturnya.
Lanjut Geryantika sedangkan untuk bantuan STB, 6,7 juta STB ditargetkan untuk keluarga miskin. Saat ini, lembaga penyiaran swasta telah berkomitmen sebagai penyedia multiplexing untuk distribusi langsung STB gratis di antara keluarga miskin. Dari 6,7 juta, sekitar 4,2 juta STB menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran swasta dan sisanya milik pemerintah. Menurutnya, masih sedikitnya STB yang disalurkan dari pihak swasta kepada keluarga miskin, karena mereka menilai data penerima tidak tepat sasaran.
” Pemerintah mendengar mendapat masukan dari seluruh pemda dan teman-teman swasta, data ini skrg melalui kemendagri sedang divalidasi yang dulunya datanya DTKS sekarang divalidasi bottom up melalui pemda, dibantu kepala desa. Insya Allah dengan bantuan pemda ini datanya divalidasi mudah-mudahan sudah valid semua datanya lebih fokus dan tepat sasaran,” urainya.
Komentar