Selain itu, kenaikan harga BBM subsidi saat ini hanya akan menyengsarakan rakyat kecil karena berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, angka kemiskinan semakin tinggi dan ujung-ujungnya kriminalitas meningkat.
“ Kami meminta DPRD Banyuwangi menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini, karena bagaimanapun DPRD sebagai penyambung lidah rakyat di daerah agar diteruskan kepada Provinsi jatim dan Pemerintah pusat,” ucap Haddaad Alwi.
Korlap PMII Banyuwangi ini juga memberikan waktu selama tiga hari kepada pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi untuk segera menyampaikan tuntutan dan aspirasi Mahasiswa terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM kepada Pemerintah Pusat.
“Jika 3 x 24 jam tuntutan dan aspirasi kami tidak segera diteruskan kepada provinsi Jatim dan pemerintah pusat, kami akan Kembali berdemotransi dengan membawa massa yang lebih besar,“ ungkapnya.
Selain hal itu, PMII Banyuwangi juga mendesak Dewan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawasi kinerja SKM dan BPH Migas khususnya terkait dengan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. ( Joko )
Komentar