Sholekan menyebut, yang diajak musyawarah hanya antara BPD, Kades, dan perwakilan warga dua orang.
” Intinya kita minta kejelasan tentang anggaran dana yang masuk untuk pembangunan wisata Watu Joli dari awal hingga sekarang itu berapa totalnya dan itu harap dijabarkan ke warga biar transparan. Untuk itu kami juga menunggu Inspektorat untuk melakukan pengecekan atau audit,” tambahnya.
Menanggapi hal itu Kades Pucung Kidul Kadis Winarto, mengatakan hingga saat ini memang belum ada surat pengunduran diri dari ketua BPD. Dan selama ini menurut Kadis hubungan antara Pemdes dengan ketua BPD baik – baik saja.
“Karena BPD itu kan sebagai mitra kami, ya selalu kami ajak untuk komunikasi termasuk terkait anggaran desa,” terangnya.
Terkait pengunduran diri ketua BPD, Kadis menuturkan, tetap mengacu sesuai aturan yang berlaku, karena itu bukan ranah pemerintah desa, melainkan ranahnya pemkab.
“Mekanismenya seperti apa, saya dak boleh gegabah terus menurunkan ketua BPD karena itu bukan ranah Pemerintah Desa dan itu merupakan ranah dari Pemkab,” ungkap Kades.
Disinggung terkait pembangunan wisata Watu Joli, pihaknya mengatakan jika sebelumnya juga sudah melalui dari Musyawarah.
Komentar