Madiun,Teraskata.com – Bertempat di Ruang Rapat Praja Mukti, Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem), Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun menerima kedatangan 6 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga jadi korban perdagangan manusia (human Trafficking) di Guinea Ekuatorial Afrika Tengah. Turut hadir dalam acara penerimaan kedatangan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Madiun, Arik Krisdianto, Camat Saradan, Dodik Setiawan, Plt. Camat Mejayan, Yohanes Cahyono dan jajaran pemerintah daerah lainnya. Rabu, (3/9/25).
Kepulangan 6 PMI ke tanah air mendapat fasilitas dan dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yaounde, Kamerun, Pemerintah Kabupaten Madiun dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Setibanya di Surabaya, mereka didampingi Purwanti Utami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur melanjutkan perjalanan ke Madiun.
Dalam sambutannya Bupati Madiun Hari Wuryanto (berhalangan hadir karena ada tugas di Bali) yang dibacakan oleh Wakil Bupati mengatakan atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah (Pemda) Madiun sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait yang telah membantu kepulangan pekerja migran asal Kabupaten Madiun ke Indonesia.
Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dan komitmen Pemkab Madiun dalam penanganan PMI yang bermasalah di luar negeri. Dan ini merupakan wujud nyata kolaborasi, harmonisasi Pemkab Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selalu berkoordinasi dengan instansi terkait secara terpadu dalam upaya menekanangka tingkat permasalahan PMI di luar negeri khususnya warga yang berasal dari Kabupaten Madiun.
Seperti diketahui keenam PMI ini awalnya dijanjikan pekerjaan yang layak di Guinea Ekuatorial, namun sayang biro pengirimnya kurang memperhatikan surat kelengkapan maupun prosedur yang semestinya, akibatnya kurang lebih 2 tahun bekerja mereka mendapat penghasilan yang tidak sesuai harapan, menerima gaji kadang penuh kadang tidak, selalu siap resiko ditangkap pihak berwajib bila di luar tempat kerjanya. Mendapat perlakuan seperti ini mereka melaporkan ke pihak KBRI agar bisa pulang kembali ke tanah air.
Sementara itu kepada awak media, Wakil Bupati Madiun menyebut dengan kejadian yang menimpa 6 PMI di Guinea Ekuatorial tersebut membutuhkan kehadiran pemerintah. Oleh karena itu Pemkab Madiun berkoordinasi Provinsi Jatim, Kementerian terkait dibantu KBRI Kamerun berhasil memulangkannya.
“Alhamdulillah berkat kebijakan bapak Bupati (Madiun) dan dukungan semua, akhirnya keenam warga kita bisa kembali,” tandas Purnomo Hadi.
Dengan kejadian ini, Wabup menyadari betapa pentingnya lapangan kerja, sehingga pihaknya akan terus berjuang mendatangkan investor agar tercipta lapangan kerja. Selain itu, melalui dinas terkait akan memberi sosialisasi pemahaman bekerja ke luar negeri secara procedural agar kejadian serupa tidak terulang.
Disela-sela acara penerimaan, Pemkab Madiun memberikan paket sembako kepada 6 PMI yang diserahkan oleh Wakil Bupati didampingi oleh Perwakilan KBRI Yaounde Sekretaris Kedua Politik, Protokol dan Konsulter, perwakilan Disnaker dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Purwanti Utami, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Madiun, Arik Krisdiananto.
Untuk mencegah kejadian tersebut tidak terulang lagi, optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan dan sosialisasi tentang pemahaman bekerja ke luar negeri secara prosedural terus dilakukan. Manfaatkan sistem informasi pasar tenaga kerja yang telah ada. Tunjukkan komitmen terhadap penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kesadaran bahwa hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Peningkatan kolaborasi, koordinasi dan harmonisasi yang lebih baik lagi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan. (sur).
Komentar