Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Salah satu fraksi yang menyampaikan catatannya adalah fraksi Golkar.

Ketua Fraksi Golkar, Sukamto dihadapan peserta rapat paripurna berharap skema masa relaksasi masa transisi skema IMB ke PBG,bisa dimaksimalkan untuk menyusun Perda PBG dengan baik.

Hal ini perlu dilakukan agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat tanpa membebani masyarakat.

“Kita juga berharap perubahan nomenklatur ini bisa segera disusul dengan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak,” ujarnya.

Sementara itu untuk revisi Peraturan Daeran nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung, pihaknya berharap revisi Perda ini mampu menertibkan perparkiran di Tulungagung sehingga PAD yang diterima negara semakin maksimal.

“Kita harapkan tidak ada kebocoran soal perpakirkan ini sehingga dinikmati segelintir masyarakat saja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung,Marsono meminta semua pihak bisa melaksanakan hasil sidang paripurna yang dilaksanakan kali ini.

Komentar