TERASKATA.Com, Madiun– Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Konsultasi Publik sebagai rangkaian proses penyiapan Infrastruktur Proyek KPBU Persampahan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Preservasi dan Pemeliharaan Jalan. Acara Konsulatasi publik tersebut dibuka langsung oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro dan dihadiri Kepala OPD yang terkait (Bappeda, PUPR, Lingkungan Hidup). Agenda Konsultasi Publik ini berlangsung di Gedung Pertemuan Rumah Makan Icha Orient Tarsan, Caruban, Madiun. Rabu (21/12/2022).
Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menjaring masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan yang nantinya menentukan lanjut atau tidak rencana penyediaan infrastruktur melalu skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/swasta).
Dalam arahannya Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro atau yang akrab disapa Kaji Mbing mengatakan Penyediaan infrastruktur dan layanannya demi kepentingan umum (publik) menggunakan mekanisme PP P (Public Private Partnership ) atau kemitraan pemerintah – swasta) itu, dipandang penting dalam kondisi saat ini agar tidak terlampau membebani APBD.
Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi opsi atau pilihan paling tepat, untuk menggerakkan pembangunan berbagai sector.
“Jadi yang jelas skema KPBU ini justru akan melonggarkan APBD. Menjadi alternatif paling memadai dalam menerapkan pembangunan berbagai sektor. Dari situ diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan mengikutinya,” jelas Kaji Mbing.
Lebih lanjut Kaji Mbing mengatakan Kelebihan dan kehebatan Pembangunan dengan memakai model pembangunan berskema KPBU untuk infrastruktur pelayanan publik adalah belum lama Kabupaten Madiun berhasil membangun 7.400 penerangan jalan umum (PJU).
“Dengan skema KPBU Kabupaten Madiun berhasil membangun ribuan PJU. Tersebar di titik-titik jalur baik nasional, kabupaten, kecamatan dan lainnya, Dengan penerangan umum yang menyeluruh dan memadai, tentu akan memudahkan masyarakat dalam bersosialisasi. Yang tak kalah pentingnya akan menjamin keselamatan masyarakat. Mempersempit ruang kriminalitas, tindak asusila, serta bentuk kejahatan lainnya,” paparnya.
Menyangkut perihal persampahan, menurut Kaji Mbing, akan menjadi konsekuensi ketika munculnya sebuah pembangunan infrastruktur. Ketika pembangunan berjalan, asumsinya, maka perekonomian akan berjalan berbanding lurus. Dan begitu perekonomian berjalan, maka persampahan akan melesat mengikutinya. Dalam mengatasi persampahan pihaknya akan mengelola sampah dengan satu sistem terpadu dengan semua pihak yang terkait.
“Saya meminta untuk urusan sampah, jangan digambarkan cuma menjadi bagian dari urusan pihak di hilir. Melainkan masyarakat yang ada di hulu juga harus menyadari, adanya bahaya tumpukan sampah yang bukan pada tempatnya”, Pungkasnya.
Acara yang berlangsung dengan suasana serius tapi santai ini dihadiri Suryo WP, Bidang Pengembangan Pendanaan dan Pengembangan Bappenas, Asisten Perekonomian Pemkab Madiun, Suyadi, media massa dan undangan lainnya.(SR)
Komentar