Wajar saja, jika dirinya menginginkan adanya keterbukaan dan kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab perihal mekanisme dan prosedur dana kompensasi secara transparan kepada warga yang terdampak.
Sebab, dirinya mengaku sudah menyerahkan sejumlah berkas kelengkapan administrasi kepada pihak Kelurahan Sukorame, dan telah menerima peta atau gambar rencana jalan tol.
Pihaknya juga mempertanyakan kembali tanggungjawab Pemkot Kediri yang dirasa tidak singkron dengan jajaran dibawanya baik Bapeda, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kelurahan yang abai terhadap warganya yang terdampak.
” Kalau seperti ini tanggung jawab Pemkot tidak ada, kita sendiri sudah diminta dan menyerahkan fotokopi KTP, KK, fotokopi sertifikat tanah oleh pihak kelurahan Sukorame, lalu buat apa ?,” jelasnya.
Menurut Joko, tidak dapat dipungkiri masyarakat yang terdampak ingin mendapatkan keuntungan dari pembangunan. Karena hal itu adalah hak mereka sebagai pemilik aset.
Disebutkanya, selain dirinya, di Kelurahan Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota Kediri kurang lebih diperkirakan ada sejumlah 139 KK tercatat sebagai warga yang terdampak.
Komentar