TERASKATA.Com, Banyuwangi– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi memastikan bakal meneruskan aspirasi yang dibawa Mahasiswa yang tergabung dalan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sebelumnya telah melakukan demontrasi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus usai menerima audensi Mahasiswa bertempat di Ruang Khusus, Senin (12/09/2022).
M.Ali Mahrus mengungkapkan, setelah mendengarkan tuntutan maupun aspirasi yang disampaikan oleh Mahasiswa terkait dengan penolakan kenaikan harga BBM dianggap cukup rasional karena didasari atas analisis dan kajian-kajian sosial yang mereka lakukan.
“ Kami memahami kajian-kajian maupun analisis para Mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM perlu diteruskan sampai ke tingkat pusat sebagai bentuk komitmen DPRD untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui sahabat PMII, “ ucap M.Ali Mahrus saat dikonfirmasi Awak Media.
Menurut politis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal daerah pemilihan Banyuwangi II ini, pada intinya mahasiswa meminta Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi ikut mengawal tuntutan dan aspirasi Mahasiswa agar pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM kepada Pemerintah Pusat dengan menanda tangani pakta integritas yang mereka buat.
“ Yang dituntut oleh teman-teman Mahasiswa yakni meminta Ketua DPRD beserta pimpinan dewan lainnya untuk tanda tangan ikut mengawal tuntutan Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Banyuwangi menolak kenaikan harga BBM,“ ungkapnya.
Sementara terpisah Korlap aksi Mahassiswa, Haddad Alwi menyampaikan bahwa tuntutan utama dan substansial dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menolak secara tegas dan menuntut Pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.
“ Mengingat situasi dan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, yang pertama harga minyak dunia sudah turun namun pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM subsidi, ini yang perlu disesuaikan,” ucap Nasa panggilan akrab Korlap PMII.
Komentar