Tulungagung,Teraskata.com – Ribuan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu memadati area depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2/2026).
Kedatangan massa ini membawa satu misi utama yakni menuntut keadilan dan kejelasan masa depan profesi mereka.
Aksi yang berlangsung tertib ini jauh dari kesan anarkis. Alih-alih melakukan orasi yang memanas, para pahlawan tanpa tanda jasa ini justru menciptakan suasana syahdu dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan selawat di depan gedung wakil rakyat.
Lantunan doa tersebut menjadi simbol harapan agar perjuangan mereka mengetuk pintu hati para pengambil kebijakan.
Kehadiran ribuan guru ini bertujuan memberikan dukungan moril bagi perwakilan mereka yang melakukan hearing (rapat dengar pendapat) bersama Ketua DPRD Tulungagung dan Komisi A di Ruang Aspirasi pada pukul 14.00 WIB.
Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Chandra Dyan Rachman, mengungkapkan bahwa, ada kegelisahan mendalam yang selama ini terpendam. Beberapa poin krusial yang dibawa dalam audiensi tersebut antara lain, Penyesuaian Kesejahteraan, Usulan kenaikan gaji sebesar Rp350.000 untuk guru SD dan Rp400.000 untuk guru SMP.
Perubahan Status, menuntut pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, yang mana terkait masalah jam mengajar, sesuai fakta di lapangan menunjukkan banyak guru PPPK paruh waktu yang tidak mendapatkan jam mengajar, bahkan setelah ditempatkan di sekolah baru.
Menurutnya, persoalan ketiadaan jam mengajar ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan berdampak sistemik pada kesejahteraan guru.
”Kalau tidak ada jam mengajar, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi kami? Ini bukan hanya soal pendapatan, tapi soal pengakuan atas profesi kami,” tegas Chandra.
“Tanpa pemenuhan jam mengajar yang cukup, hak para guru untuk menerima tunjangan profesi atau sertifikasi menjadi gugur. Kondisi ini dianggap ironis, mengingat mereka tetap dituntut menjalankan tugas mencerdaskan generasi bangsa di tengah ketidakpastian nasib yang “amburadul” ungkapnya.
Aksi damai ini menjadi potret nyata kegelisahan ribuan pendidik di Tulungagung. Kini, keputusan berada di tangan Pemerintah Daerah dan DPRD. Apakah hearing ini akan menghasilkan solusi konkret bagi nasib para guru, atau sekadar menjadi catatan aspirasi tanpa realisasi?
”Masyarakat dan para pendidik kini menunggu jawaban nyata dari ruang sidang DPRD Tulungagung,” pungkasnya. (Agus)
Komentar