Tulungagung,Teraskata.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di ruang rapat Prajamukti, lantai dua kantor Bupati Tulungagung. Senin, (26/1/2026).
Mengusung tema Tulungagung Berkarakter, acara ini menjadi wadah strategis untuk menjaring aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan rancangan awal pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Garut Sunu Wibowo menekankan visi besar pembangunan tahun 2027 yang mengusung tema, “Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”
Tema ini dijabarkan ke dalam lima misi utama pembangunan, yakni:
Perekonomian & Hilirisasi, guna meningkatkan daya saing ekonomi berbasis potensi daerah dan pembangunan dari desa diantaranya, Infrastruktur & Lingkungan, untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang mumpuni.
SDM Unggul, guna menciptakan masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai keguyuban.
Pengentasan Kemiskinan, untuk menuntaskan kemiskinan secara terpadu dan kolaboratif.
Tata Kelola Pemerintahan, guna mewujudkan birokrasi yang adaptif, inklusif, dan bebas korupsi.
Menurut Bupati Gatut Sunu, Penyusunan RKPD 2027 ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan periode pertama RPJPD 2025-2045 dan tahun kedua RPJMD 2025-2029.
“Forum ini bertujuan memastikan bahwa dokumen perencanaan tahunan tersebut selaras dengan aspirasi masyarakat serta dinamika sosial-ekonomi yang berkembang,” ujarnya.
Lanjut Bupati, adapun target utama dari pencapaian prioritas 2027 mencakup sinkronisasi target kinerja, sasaran pembangunan, hingga rincian sub-kegiatan yang mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan serta mendukung Program Strategis Nasional.
Di akhir sesi, orang nomor satu di Kabupaten Tulungagung ini juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan meliputi, Integrasi Pemikiran untuk menyelaraskan langkah untuk memacu kinerja pembangunan daerah.
“Untuk memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan awal RKPD, serta realita, seluruh perangkat daerah saya instruksikan untuk mampu merealisasikan anggaran minimal 20% pada Triwulan I tahun berjalan,” ucapnya.
Dengan dimulainya forum ini, diharapkan RKPD Tulungagung Tahun 2027 dapat menjadi instrumen perencanaan yang akurat, transparan, dan mampu membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Tulungagung.
Sementara itu dalam paparannya, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Soeroto, menekankan bahwa, penyusunan RKPD ini merupakan amanat UU No. 25 Tahun 2004, yang mengintegrasikan pendekatan politik, partisipatif, teknokratik, serta sinkronisasi dari atas ke bawah (top-down) maupun bawah ke atas (bottom-up).
Dikatakannya, target Kinerja dan Indikator Utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan di tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan sejumlah target indikator kinerja makro, di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia, (IPM) 76,89, untuk angka Kemiskinan, ditargetkan turun hingga 5,49%.
Untuk Indeks Gini, 0,315 (menunjukkan pemerataan pendapatan), Indeks Reformasi Birokrasi 94,93, Penurunan Emisi GRK Kumulatif: Sebesar 216.098,88 Ton CO2 Eq.
Lebih lanjut disampaikan Suroto, terkait lima misi prioritas Pembangunan Pemerintah daerah, pihaknya telah merumuskan lima misi utama yang akan menjadi tulang punggung pembangunan di tahun 2027.
Misi 1: Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis hilirisasi sektor unggulan daerah dan membangun dari desa.
Misi 2: Mewujudkan lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
Misi 3: Mewujudkan SDM unggul, berbudaya, dan masyarakat yang penuh keguyubuan.
Misi 4: Menuntaskan kemiskinan secara terpadu dan kolaboratif.
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inklusif, dan bersih dari korupsi melalui pengembangan smart city.
Dari sisi fiskal, lanjut Suroto, proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2027 diprediksi mencapai lebih dari Rp2,1 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer.
“Sementara itu, alokasi belanja daerah akan diprioritaskan untuk belanja operasi dan belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut Suroto juga menyampaikan terkait jadwal Musrenbang 2026.
”Sebagai bagian dari proses partisipatif, Pemkab Tulungagung juga telah merilis jadwal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Desa/Kelurahan: 12 – 27 Januari 2026. Musrenbang Kecamatan: 3 – 10 Februari 2026 (tersebar di 19 kecamatan). Musrenbang Kabupaten: Direncanakan pada 12 Maret 2026,” ungkapnya.
”Dengan proses perencanaan yang matang dan transparan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2027 dapat menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, Perwakilan dari Pemprov Jawa Timur, OPD, dan camat sekabupaten Tulungagung, dilanjutkan penandatanganan berita acara dan sesi diskusi. (Agus)
Komentar